Saluran Informasi Online
Ragam Riau– Satgas Penanganan Covid-19 di sekolah memiliki peranan penting dalam mengontrol dan mengawasi jalanya protokol kesehatan di masing-masing sekolah.
Ahli Epidemiologi Riau, dr Wildan Asfan Hasibuan mengungkapkan, agar tidak terjadi kluster Covid-19 di lingkungan sekolah, maka Satgas Penanganan Covid-19 harus bekerja secara maksimal.
“Kata kuncinya ada di Satgas sekolah, mereka harus betul-betul berperan dan bekerja mengawasi protokol kesehatan di sekolahnya masing-masing,” kata Wildan, Minggu (24/10/2021).
Hal ini ditegaskan Wildan mengingat di Riau, khususnya di Kota Pekanbaru akan menambah jam belajar dari dua jam menjadi empat jam.
“Jadi bukan full day, hanya penambahan jam saja, dari dua jam menjadi empat jam,” ucapnya.
Sedangkan untuk kebijakan full day masih harus melalui kajian yang panjang dan harus diputuskan bersama oleh semua pihak. Baik pemerintah daerah maupun forkopimda.
Dengan adanya penambahan jam belajar ini, maka nanti akan ada SOP baru yang disusun oleh dinas kesehatan. Sebab jika lama waktu belajar empat jam, akan ada waktu istirahat.
“Ini yang harus diatur, jam istirahatnya harus diatur, murid-murid tidak boleh berkeliaran, harus ada SOPnya, sehingga penularan bisa dicegah,” katanya.
Sejauh ini, kata Wildan, belum ditemukan ada kluster baru penularan Covid-19 di sekolah di Riau. Termasuk kota Pekanbaru. Sehingga kebijakan menaikkan jam belajar menjadi empat jam memang dinilai sudah tepat.
“Tapi kalau nanti ternyata ada ditemukan ada kasus atau kluster baru di sekolah, maka sekolah itu harus ditutup sementara, kemudian dilakukan penyemprotan disinfenkan, lakukan tracing orang-orang yang berkontak, di tes semua, sambil menunggu hasil keluar sekolah ditutup dulu,” katanya.
Sementara itu, untuk mengevaluasi efektifitas pembelajaran tatap muka dan protokol kesehatan yang telah dimulai, Komisi V DPRD Riau telah menjadwalkan pertemuan dangan Dinas Pendidikan provinsi Riau. Anggota Komisi V DPRD Riau, Zulkifli Indra mengatakan, bahwa saat ini sekolah telah menerapkan belajar tatap muka terbatas, dimana diperbolehkan 50 persen kelas terisi, dan dijadwalkan bergantian.
“Kita telah menjadwalkan untuk memanggil Dinas Pendidikan, karena untuk mengevaluasi. Apalagi untuk saat ini PPKM kan turun. Memang kalau untuk full masuknya, itu tunggu keputusan Satgas,” kata Zulkifli, Jumat (22/10/2021).
Pemanggilan Dinas Pendidikan juga nantinya dengan perwakilan dari kepala sekolah. Karena DPRD ingin betul betul agar sekolah tatap muka tidak menambah klaster baru. “Kita tak ingin ada klaster baru. Tapi kita juga tak ingin mutu pendidikan kita turun karena tak tatap muka,” kata Zulkifli menegaskan.
Lebih jauh, ia mengimbau kepada semua pihak, baik guru maupun murid, untuk tidak kendor protokol kesehatan dalam melakukan aktifitas disekolah. “Jangan kendor Prokes, tetap masker yang utama, ditambah dengan cuci tangan dan menjaga jarak,” tandas Zulkifli. (wid)
