Kamis , 23 Mei 2024
Home » Ekonomi » Hutan Adat Jadi Kebijakan Strategis Daerah Dalam Rangka Riau Hijau

Hutan Adat Jadi Kebijakan Strategis Daerah Dalam Rangka Riau Hijau

Ilustrasi

Ragam Riau РKepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau, Maamun Murod menyampaikan bahwa hutan adat  merupakan kebijakan strategis nasional dan juga merupakan kebijakan strategis daerah dalam rangka mewujudkan Riau Hijau.

Ia mengatakan, sampaikan saat ini sudah ada dua hutan adat di Riau, yaitu Hutan Adat Kenegerian Kampa dan Hutan Adat Imbo Putui. Selain itu juga, sudah ada SK bupati yang menerangkan enam masyarakat adat di Provinsi Riau.

Adapun enam masyarakat adat tersebut yaitu Masyarakat Adat Kenegerian Batu Sanggan, Kengerian Gajah Bertalut, Kenegerian Aur Kuning, Kenegerian Terusan, Kenegerian Kuok dan Kenegerian Rumbio.

“Hutan adat ini program strategis nasional dan daerah. Saat ini sedang ada proses SK bupati untuk masyarakat adat yaitu di Desa Penyengat Suku Anak Rawa,” katanya, dalam acara penyerahan usulan pengukuhan hutan adat Suku Sakai, di Balai Pelangi Kediaman Gubernur Riau, Sabtu (30/1/21).

Kadis LHK Riau ini menerangkan, sekurang-kurangnya saat ini terdapat 324 komunitas adat yang sudah diidentifikasi oleh Pemprov Riau dan juga terdapat NGO lebih dari 180 komunitas yang tersebar di seluruh Provinsi Riau.

Ia menuturkan, pengukuhan hutan adat merupakan proses pembelajaran dalam rangka penyelesaian konflik kepentingan dan konsep Riau Hijau yaitu mensinkronkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki tata kelola lingkungan dan kepentingan masyarakat adat.

“Pengukuhan Hutan Adat Suku Sakai ini merupakan kerja sama antara Pemprov Riau, LAM Riau dan NGO akan diperluas untuk masyarakat adat lainnya,” tuturnya.

Maamun Murod menyebutkan, terdapat beberapa ketentuan dalam pengukuhan hutan adat seperti harus ada unsur adatnya dan dilihat terlebih dahulu apakah masih masyarakatnya menjalankan adat, ada etika adatnya dan disinkronkan dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau, Syahril Abu Bakar menambahkan terkait masyarakat hukum adat itu disesuaikan dengan aturan perundangan yang berlaku, artinya susunan masyarakat adat masih ada, tanah ulayat masih ada, dan jelas strukturnya.

“Itu juga kita akan teliti termasuk aspek kesejarahan itu yang menjadi kriteria yang berlaku untuk masyarakat adat,” tutupnya.(rls) (MCR/IP)

Baca Juga

Muhaimin Iskandar isi Kuliah Kebangsaan di Umri

Ragamriau.com – Dihadiri Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, ribuan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Riau …