Selasa , 6 Desember 2022
Home » Ekonomi » Intsiawati Sosialisasi KUR dan PS di Rohil, Bupati Singgung Tanah Rakyat dan Perusahaan

Intsiawati Sosialisasi KUR dan PS di Rohil, Bupati Singgung Tanah Rakyat dan Perusahaan

Anggota DPD RI dapil Riau kunjungan kerja ke Rohil. foto humas DPD

Ragam Riau – Anggota Dewan Perwakilan Daerah/Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPD/MPR) RI, Intsiawati Ayus, menemui masyarakat Rokan Hilir, di Bagansiapiapi, Selasa (12/10/2021). Pertemuan dalam rangka sosialisasi Perhutanan Sosial KLHK dan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat Kementerian Pertanian.

Acara dihadiri Bupati Rohil Afrizal Sintong dan Wakil Bupati Sulaiman. Hadir juga Kepala BPN/ATR Rohil, Kepala Cabang Bank Riau Kepri Bagansiapiapi, perwakilan BRI Cabang Rohil, dari Dinas LHK Provinsi Riau, serta Panglima Rumpun Melayu Bersatu Rohil.

Bupati Afrizal Sintong dalam sambutannya menyampaikan kondisi pertanahan di Rohil, di mana tanah atau lahan yang ditinggali penduduk tempatan secara turun-temurun masuk dalam kawasan hutan. Sehingga masyarakat tidak bisa memiliki sertifikat tanah.

Bupati juga mengungkapkan ada 54 pabrik kelapa sawit di Rohil, dan area kerja penambangan minyak Blok Rokan yang sebagian besar berada di wilayah Rohil.

“Tapi perusahaan-perusahaan itu tidak masuk dalam kawasan hutan,” ujarnya, di Aula BPKAD Rohil.

Sementara Intsiawati Ayus menegaskan, persoalan tanah, termasuk di Rohil, adalah hal yang serius. Karenanya perlu diketahui mana tanah yang masuk kawasan dan mana yang berada di luar kawasan.

Intsiawati mengingatkan tentang Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB), sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 5 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, telah ditetapkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 4945/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2020 tentang PIPPIB Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode II. Di mana, dalam SK Menteri LHK itu, tanah yang masuk dalam kawasan PIPPIB tidak dapat dikuasai rakyat.

“Tapi ada solusi. Salah satunya adalah Perhutanan Sosial. Inilah hari ini saya bawa Pak Apri dari Kementerian LHK untuk menjelaskan tentang perhutanan sosial, dan Pak Rizki dari Kementerian Pertanian untuk menjelaskan program kredit usaha rakyat,” ungkapnya.

Karena itu, Anggota Komite I DPD RI ini meminta komitmen sekitar 100 peserta sosialisasi yang hadir, agar setelah kegiatan ini langsung bergerak dan tidak berhenti.

“Tolong bikinkan nanti atau dibentuk panitia kecil (untuk menindaklanjuti ini). Saya tidak suka, tidak mau, jika ada acara setelah itu tidak jelas jadinya apa,” tegasnya.

Sebagai narasumber sosialisasi, hadir Kepala Balai Wilayah Sumatera KLHH Afri Dwi Sumarah, Analis Pembiayaan Direktorat Pembiayaan Direktorat Jendral PSP Kementerian Pertanian RI Riski Hermawan, Perwakilan Cabang BRI Bagansiapiapi Muhammad Aidul Simanjuntak, dan Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Bagansiapiapi Ediyanto.

Sosialisasi serupa juga dilaksanakan oleh Intsiawati Ayus bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci pada Senin (1/10/2021).(rls)

Baca Juga

UIR Raih Penghargaan Anugerah Kerjasama Dari Diktiristek

Ragam Riau – Melalui Surat Nomor 7532/E1/HM.01.00/2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Ditjen Dikti …